Upacara HAB Kemenag ke-67
Dari sebelah kanan Ketua Dharma Wanita Kota Bekasi, tengah Ketua DWP Kemenag Kota Bekasi
Upacara HAB Kemenag ke-67
Selaku Pembina upacara di pimpin langsung oleh Walikota Bekasi
Upacara HAB Kemenag ke-67
Pemberian Piagam ke Walikota Bekasi oleh Kepala Kemanag Kota Bekasi
Upacara HAB Kemenag ke-67
Pemberian Tanda Satya Lencana oleh Kepala Kemenag, H.Abd. Rosyid, SH. M.Pd
Upacara HAB Kemenag ke-67
Pemberian Tanda Satya Lencana oleh Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi
Jumat, 28 Desember 2012
Hari Amal Bhakti Kemenag Ke-67
Inilah Para Peserta Grak Jalan, dalam rangka merayakan HAB Kemenag Ke-67 di Kanwil Kemenag Prop. Jabar,
Kamis, 27 Desember 2012
Jumat, 21 Desember 2012
Senin, 12 November 2012
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil : PP No. 54 Tahun 2003
Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik : PP No. 37 Tahun 2004
Tentang Standar Nasional Pendidikan : PP No. 19 Tahun 2005Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik : PP No. 37 Tahun 2004
Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga : PP No. 21 Tahun 2004
Tentang Penetapan Pesiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya : PP No. 14 Tahun 2008
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil : PP No. 53 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2006 tentang Wakaf : PP No. 42 Tahun 2006
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah : PP No. 8 Tahun 2006
Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan : PP No. 55 Tahun 2007
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil PP No. 65 Tahun 2008
Tentang Pendanaan Pendidikan : PP No. 48 Tahun 2008
Tentang Wajib Belajar : PP No. 47 Tahun 2008
PP Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 : Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
Minggu, 11 November 2012
Undang-Undang
Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk : UU No. 22 Tahun 1946
Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama : UU No. 1/PNPS Tahun 1965
Tentang Zakat : UU No 38 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih & Bebas : UU No 28 Tahun 1999
Tentang Pemerintahan Daerah : UU No 22 Tahun 1999
Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam : UU No 18 Tahun 2001
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : UU No 30 Tahun 2002
Tentang Sistem Pendidikan Nasional : UU No. 20 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara : UU No. 17 Tahun 2003
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang : UU No. 15 Tahun 2003
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah : UU No 3 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara : UU No 1 Tahun 2004
Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan : UU No 36 Tahun 2006
Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) : UU No 7 Tahun 2006
Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Teroris, 1999) : UU No 6 Tahun 2006
Tentang Pornografi : UU No 44 Tahun 2008
Tentang Perbankan Syariah : UU No 21 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik : UU No 14 Tahun 2008
Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji : UU No 13 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : UU No 11 Tahun 2008
Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of Terrorist Bommbing, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997) : UU No 5 Tahun 2006
Tentang Perkawinan? : UU No. 1 Tahun 1974
Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama : UU No. 1/PNPS Tahun 1965
Tentang Zakat : UU No 38 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih & Bebas : UU No 28 Tahun 1999
Tentang Pemerintahan Daerah : UU No 22 Tahun 1999
Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam : UU No 18 Tahun 2001
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : UU No 30 Tahun 2002
Tentang Sistem Pendidikan Nasional : UU No. 20 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara : UU No. 17 Tahun 2003
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang : UU No. 15 Tahun 2003
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah : UU No 3 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara : UU No 1 Tahun 2004
Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan : UU No 36 Tahun 2006
Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) : UU No 7 Tahun 2006
Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Teroris, 1999) : UU No 6 Tahun 2006
Tentang Pornografi : UU No 44 Tahun 2008
Tentang Perbankan Syariah : UU No 21 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik : UU No 14 Tahun 2008
Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji : UU No 13 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : UU No 11 Tahun 2008
Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of Terrorist Bommbing, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997) : UU No 5 Tahun 2006
Tentang Perkawinan? : UU No. 1 Tahun 1974
Langganan:
Postingan (Atom)